-1f55d79827.png)
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA POLEWALI
Biodata
Nama Lengkap
NIP
No. KARPEG
Jenis Kelamin
Tempat, Tanggal Lahir
Agama
Bidang
Jabatan
No. Surat Keputusan
TMT
Pangkat / Golongan: Hj. Farida, S.H.
: 19711231 200212 2 004
: L. 110690
: Perempuan
: Kanang, 31 Desember 1971
: Islam
: Kesekretariatan
: Sekretaris Pengadilan Agama Polewali
: W20-A/5/KP.04.1/III/2015
: 01 April 2015
: Pembina, IV/aRiwayat Pendidikan
Hj. Farida, S.H. JENJANG / LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG / JURUSAN TAHUN SEKOLAH DASAR / SD KANANG TIDAK ADA 1984 SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA / MTs DDI TIDAK ADA 1987 SEKOLAH LANJUTAN ATAS / MAN PAREPARE SYARIAH 1990 STRATA I / UNIVERSITAS 45 UJUNG PANDANG Hukum Keperdataan 1994 Riwayat Jabatan
Hj. Farida, S.H. NO UNIT KERJA / JABATAN INSTANSI TMT / AKTUAL NO. SK TANGGAL SK KETERANGAN 1 CPNS, DEFENITIF PA. POLEWALI 01/12/2002 01/12/2002 PTA.q/K/KP.00.3/935/2003 22/05/2003 DEFENITIF 2 Pengadilan Agama Polewali / Staf PA. POLEWALI 07/04/2005 07/04/2005 UP.IV/263/PSJ/SK/2005 07/04/2005 STRUKTURAL 3 URUSAN KEUANGAN / Kepala Sub Bagian Keuangan PA. POLEWALI 28/01/2008 28/01/2008 W20-A/32/KP.076/SK/I/2008 25/01/2008 STRUKTURAL 4 WAKIL SEKRETARIS / Wakil Sekretaris PA. POLEWALI 22/03/2010 22/03/2010 W20-A/171/Kp.04.6/SK/X/2010 26/10/2010 STRUKTURAL 5 STRUKTURAL / Sekretaris PA. POLEWALI 29/12/2015 29/12/2015 38/SEK/Peng.06.1/12/2015 16/12/2015 STRUKTURAL Riwayat Pendidikan dan Pelatihan
Hj. Farida, S.H. NO NAMA DIKLAT JENIS LEMBAGA SERTIFIKAT 1 Diklat Pra Jabatan III Struktutral Lembaga Administrasi Negara 4061/DIKLAT PRAJAB III/I.17/LAN/2003 2 Orientasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Teknis/Lain-lain PTA Makassar PTA.t/10/K/PAN/SAI/011/2006 3 Orientasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 2 Teknis/Lain-lain PTA Makassar W20-A/K/PAN/SAI/11/II/2007 4 Orientasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Teknis/Lain-lain Pengadilan Tinggi Agama Makassar W20-A/Kp.03.2/384/III/2008 5 Pelatihan Akuntansi Pemerintah Teknis/Lain-lain Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan 372/PPA.1/DIKLAT/VI/I/2009 6 Ahli Pengadaan Nasional Teknis/Lain-lain Lembaga Pengadaan Jasa / barang pemerintah 031109929530881 7 Ahli Pengadaan Nasional Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 031109929530881 Riwayat Anugrah Tanda Jasa
Hj. Farida, S.H. NO NAMA TANDA JASA / PENGHARGAAN INSTANSI PEMBERI NO. PIAGAM 1 SATYA KARYA DWI WINDU KETUA MAHKAMAH AGUNG RI 86/KMA/SK/V/2019 1 SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN PRESIDEN R.I 75/TK/TAHUN 2020
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
