-1f55d79827.png)
KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI
-
Biodata
Nama Lengkap
NIP
No. KARPEG
Jenis Kelamin
Tempat, Tanggal Lahir
Agama
Kode Majelis
Jabatan
No. Surat Keputusan
TMT
Pangkat / Golongan: Marwan Wahdin, S.H.I.
: 197712252005021001
: -
: Laki-Laki
: Bone, 25 Desember 1977
: Islam
: A
: Ketua Pengadilan Agama Polewali
:
:
: Pembina Tk. I (IV/b) -
Riwayat Pendidikan
. JENJANG / LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG / JURUSAN TAHUN SEKOLAH DASAR / SDN NO.5 MATTOANGIN 1990 SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA / SLTP MTS MA'RANG PANGKEP 1993 SEKOLAH LANJUTAN ATAS / MAN I MAKASSAR 1995 STRATA I / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Ahwal Al-Syakhsyiyyah 2002 -
Riwayat Jabatan
. NO UNIT KERJA / JABATAN INSTANSI TMT / AKTUAL NO. SK TANGGAL SK KETERANGAN 1 CPNS PA Kolaka PTA.Z/K/Kp.00.3/PB.I/213/2004 01 Maret 2005 DEFENITIF 2 PNS, STAF PA Kolaka PTA.Z/K/KP.00.3/06/2005 05 Januari 2006 3 Juru Sita Pengganti PA Kolaka PA.z/3/K/KP.07.6/76/2006 07 Maret 2006 Fungsional 4 Hakim PA Toli-Toli 2008 5 Hakim PA Kotamobagu 2012 6 Hakim PA Mamuju 2016 7 Wakil Ketua PA Dataran Hunimoa 2018 Struktural 8 Ketua PA Majene 2019 Struktural 9 Wakil Ketua PA Kediri 2021 Struktural 10 Ketua PA Kolaka 2022 Struktural 11 Ketua PA POLEWALI 2023 Struktural -
Riwayat Pendidikan dan Pelatihan
. NO NAMA DIKLAT JENIS LEMBAGA SERTIFIKAT 1 PRA JABATAN TK. III DEPAG Ambon 1544/PRAJAB I III/LAN/2004 2 Pendidikan Jurusita Pengganti Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06/DP/MA-RI/2004 3 Pendidikan Penitera Pengganti PTA Jayapura No. PTA.z/K/Kp.02.3/553/2005 4 Pendidikan Calon Hakim Badan Diklat Hukum dan Peradilan No. 195/Bld/MA-RI/2014 5 Pelatihan Hakim Berkelanjutan Hakim Tingkat pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI No. 347/Bld/MA-RI/2014 6 Bimbingan Tehnis Yustisial Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu -
Riwayat Anugrah Tanda Jasa
. NO NAMA TANDA JASA / PENGHARGAAN INSTANSI PEMBERI NO. PIAGAM 1 Satya Lancana Karya Satya X Tahun Mahkamah Agung RI
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI
Could not load widget with the id 120.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
