Penandatanganan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Polewali dan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penetapan Biaya Radius Panggilan dan Pemberitahuan Tahun 2025

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan publik dan efisiensi dalam sistem peradilan, Ketua Pengadilan Agama Polewali dan Ketua Pengadilan Negeri Polewali secara resmi menandatangani Keputusan Bersama mengenai penetapan biaya radius panggilan dan pemberitahuan untuk tahun 2025. Penandatanganan ini bertujuan untuk mengatur standar biaya yang berkaitan dengan proses pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diproses oleh kedua lembaga peradilan tersebut.

Isi Keputusan Bersama

Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Polewali dan Ketua Pengadilan Negeri Polewali mengatur beberapa hal penting terkait biaya panggilan dan pemberitahuan, di antaranya:

1. Penetapan Biaya Radius Panggilan
   Biaya radius panggilan ini mencakup biaya transportasi dan administrasi yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang terkait dalam perkara. Radius yang dimaksud adalah jarak antara pengadilan dan alamat pihak yang dipanggil.

2. Penetapan Biaya Pemberitahuan
   Pemberitahuan adalah pemberian informasi kepada pihak yang terlibat dalam perkara mengenai jadwal sidang atau keputusan yang telah diambil oleh pengadilan. Biaya pemberitahuan mencakup biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengiriman surat pemberitahuan.

3. Standar Biaya yang Jelas dan Transparan
   Keputusan Bersama ini juga menyertakan standar biaya yang jelas, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempersiapkan biaya yang diperlukan tanpa merasa terkejut atau dibebani.

4. Pengaturan Khusus untuk Daerah Terpencil
   Dalam rangka pemerataan layanan, terdapat pengaturan khusus bagi daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau, dengan penyesuaian biaya yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan logistik.

 

 

 Tujuan Penetapan Biaya

Tujuan dari penetapan biaya ini adalah untuk menciptakan sistem yang efisien, adil, dan transparan dalam pelaksanaan tugas pengadilan. Beberapa tujuan utama dari penetapan biaya ini adalah:

• Meningkatkan Efisiensi Administratif
  Dengan biaya yang telah ditetapkan, pengadilan dapat lebih mudah mengelola anggaran operasional terkait dengan proses pemanggilan dan pemberitahuan, sekaligus meminimalkan pemborosan biaya.

• Menjamin Keterjangkauan Bagi Masyarakat
  Penetapan biaya ini diharapkan tidak memberatkan pihak yang membutuhkan layanan pengadilan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

• Meningkatkan Kepastian Hukum
  Penetapan biaya ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses peradilan.